Dari 1 TKP, Ditreskrimsus Polda Kalteng Berhasil Amankan 4 Ton Bio Solar Bersubsidi

PALANGKA RAYA - Keseriusan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) dalam mencegah tindak pidana dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral terus digalakkan.

Hal tersebut diutarakan Kapolda Kalteng Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. , melalui Kabidhumas Kombes Pol K.Eko Saputro, S.H., M.H. ketika dikonfirmasi di Ruang Kerjanya, Jumat (13/5/2022) siang.

Baca juga: Narasumber Dialog TVRI Kalteng, Kabidhumas Sosialisasikan Festival Film Pendek Bersama IJTI

Diutarakanya, berdasarkan data yang diterima, Ditrektorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng berhasil mengagalkan kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar jenis Bio Solar yang disubsidikan Pemerintah. Di TKP Jl. Lintas Kalimantan, RT. 014, Kel. Anjir Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng.

Baca juga: Terima 21 CPNS Polri, Karumkit Bhayangkara Beri Pembekalan Dan Pelatihan Teknis

Menurutnya, dari ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) tersebut, pihaknya telah berhasil membekuk  pelaku berinisial berinisial GJ (49),

"Penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada Rabu tanggal 11 Mei 2022, pukul 18.00 WIB, " ungkapnya.

Baca juga: Tempuh Jarak 29 Km, Peserta Bintra Dalam Rangka Pembarettan

Lebih lanjut Eko menerangkan, dari pengungkapan kasus di TKP tersebut aparat penegak hukum setidaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 75 jerigen ukuran 35 liter, 8 drum ukuran 200 liter dengan total BBM jenis Bio Solar sebanyak 4 ton, serta 1 unit mesin pompa minyak merk M2000.

"Keberhasilan kami dalam mengungkap kasus tindak pidana minyak dan gas bumi tersebut, tidak terlepas dari kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, " tandasnya.

Baca juga: Tekan Penyebaran Covid -19, Kapolda Kalteng Ikuti Arahan Presiden Secara Virtual

Pada kasus ini, lanjut Eko, pelaku akan dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 pasal tentang energi dan sumber daya mineral.

"Adapun ancaman hukuman yang diterapkan yaitu pidana paling lama 6 (enam) tahun kurungan dan denda maksimal Rp 60 Miliar, " tutupnya.

Baca juga: Tinjau Pelabuhan Benoa, Kapolri Minta Proses Prokes Hingga Karantina PPLN Diperketat